UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2001
TENTANG
OTONOMI KHUSUS
BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menirnbang : a. bahwa
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang
Dasar 1945 rnengakui dan
rnenghormati satuan-satuan Pemerintahan
Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan
Undang-undang;
b.
bahwa salah satu karakter khas yang
alami di dalam sejarah perjuangan rakyat Aceh adalah adanya ketahanan dan daya
juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan
kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga Daerah Aceh menjadi daerah
modal bagi perjuangan dalam merebut dan rnempertahankan kemerdekaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia;
c. bahwa untuk memberi kewenangan yang luas dalam rnenjalankan Pemerintahan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dipandang perlu mernberikan otonomi khusus;
d.
bahwa Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah Dipandang belum menampung sepenuhnya hak asal-usul dan
keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
e.
bahwa pelaksanaan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh perlu diselaraskan
dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
f.
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersehut pada huruf a, b, c, d, dan e,
Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu ditetapkan
dengan undang-undang;
Mengingat :
1.
Pasal 1 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 18 B ayat (1), dan Pasal 20 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945;
2.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
3.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
4.
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
VIII/MPR/2000 tentang Laporan Tahunan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara pada Sidang
Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun
2000;
5.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan
Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lernbaran Negara Nomor 1103);
6.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan KEhakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2951);
7.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);
8.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lernbaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor
3848);
9.
Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3893);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH SEBAGAI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam undang-undang ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintah Pusat,
selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
2.
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah Istimewa Aceh
yang diberi Otonomi khusus dalarn
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan sirnbol
bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan pemersatu
masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
4.
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur Propinsi
Daerah Istimewa Aceh.
5.
Pemerintah Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalarn adalah Gubernur beserta perangkat lain pemerintah
Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih rnelalui pemilihan umum.
7. Mahkamah
Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah lembaga peradilan yang bebas
dari pengaruh dan pihak mana pun dalam
wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku untuk pemeluk
agama Islam.
8.
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah sebagai
pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam
rangka penyelenggaraan otonomi khusus.
9. Kabupaten, yang
selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama
lain.
10. Kota, yang
selanjutnya disebut Banda atau nama lain, adalah Daerah Otonom dalam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, yang dipimpin oleh Walikota/WaIi Banda atau nama
lain.
11. Kecamatan/Sagoe
Cut atau nama lain adalah perangkat daerah Kabupaten/Sagoe dan Kota/Banda, yang
dipimpin oleh Camat atau nama lain.
12. Mukim adalah
kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri
atas gabungan beberapa gampong yang mernpunyai batas wilayah tententu dan harta
kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan/Sagoe Cut atau
nama lain, yang dipimpin oleh Imum Mukim
atau nama lain.
13. Gampong atau
nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum
yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim
atau nama lain yang menempati wilayah tertentu,
yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri.
14. Lambang daerah termasuk alam atau panji kemegahan adalah lambang yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan Provinsi Nanggvoe Aceh Darussalam.
BAB II
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 2
(1) Wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam Kabupaten/Sagoe atau nama lain
dan Kota/Banda atau nama lain sebagai daerah otonom.
(2) Kabupaten/Sagoe
atau nama lain dan Kota/Banda atau nama
lain terdiri atas Kecamatan/Sagoe Cut atau nama lain.
(3) Kecamatan/Sagoe
Cut atau nama lain terdiri atas Mukim atau
nama lain dan Mukim terdiri atas Gampong
atau nama lain.
(4) Penyetaraan
jenjang Pemerintahan di dalam Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalarn yang diperlukan untuk penentuan kebijakan nasional
diajukan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada
Pemerintah.
(5) Susunan, kedudukan, pejenjangan, dan penyebutan
pemerintahan sebagaimana disebut pada ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(6) Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam memiliki otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB III
KEWENANGAN
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 3
(1) Kewenangan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diatur dalam undang-undang ini adalah
kewenangan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus.
(2) Kewenangan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam selain yang diatun pada ayat (1) tetap berlaku
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
KEUANGAN PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
Pasal 4
(1) Sumber
penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
rneliputi:
a.
pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
b.
dana perimbangan;
c.
penerimaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka Otonomi khusus;
d.
pinjaman Daerah; dan
e.
lain-lain penerimaan yang sah.
(2) Sumber
pendapatan asli Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, tendiri atas:
a.
pajak Daerah; b. retribusi Daerah; c. zakat;
d.
hasil perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
lainnya yang dipisahkan; dan
e.
lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
(3) Dana
perimbangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah dana perimbangan
bagian Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten dan Kota atau nama lain,
yang terdiri atas:
a.
bagi hasil pajak dan sumber daya alam yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu bagian dan penerimaan pajak bumi
dan bangunan sebesar 90% (sembilan puluh persen), bea perolehan hak atas tanah
dan bangunan sebesar 80% (delapan puluh persen), pajak penghasilan orang pribadi
sebesar 20% (dua puluh persen), penerimaan sumber daya alam dan sektor kehutanan
sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan umum sebesar 80% (delapan puluh
persen), perikanan sebesar 80% (delapan puluh persen), pertambangan minyak bumi
sebesar 15% (lima belas persen), dan
pertambangan gas alam sebesar 30% (tiga puluh pensen);
b.
Dana Alokasi Umum yang ditetapkan
sesuai dengan peraturan penundang-undangan; dan
c.
Dana Alokasi Khusus yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dengan memberikan prioritas bagi Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(4) Penerimaan dalam
rangka otonomi khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, berupa
tambahan penerimaan bagi Pvovinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan hasil sumber daya
alam di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak, yaitu
sebesar 55 % (lima puluh lima pensen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar
40% (empat puluh persen) untuk pertambangan gas alam selama
delapan tahun sejak berlakunya undang-undang ini.
(5) Mulai
tahun kesembilan setelab berlakunya
undang-undang ini pemberian tambahan penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) menjadi sebesar 35% (tiga
puluh lima persen) untuk pertambangan minyak bumi dan sebesar 20% (dua puluh
persen) untuk pertambangan gas alam.
(6) Pembagian lebih
lanjut penenimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) antara
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten, Kota atau nama lain diatur secara
adil dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 5
(1) Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dapat menerima bantuan dari luar negeri setelah
memberitahukannya kepada Pemerintah.
(2) Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri
dan/atau luan negeri untuk membiayai sebagian anggarannya.
(3) Pinjaman dari
sumber dalam negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(4) Pinjaman dari
sumber luan negeri untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam harus mendapat
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan
Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan yang
berlaku.
(5)
Ketentuan mengenai pelaksanaan bantuan sebagaimana dimaksud dalam
pasal ini selanjutnya diatur dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceb
Darussalam.
Pasal 6
(1) Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat melakukan penyertaan modal pada badan
usaha milik negara (BUMN) yang hanya berdomisili dan beroperasi di wilayah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang besarnya ditetapkan bersama dengan
Pemerintah .
(2) Tata cara
penyertaan modal Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(3) Sebagian
pendapatan Pemerintah yang berasal dari pembagian keuntungan badan usaha milik
negara (BUMN) yang hanya beroperasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang
besarnya ditetapkan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah
yang bersangkutan.
Pasal 7
(1) Perubahan dan
perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalarn (APBDPNAD) ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2)
Sekurang-kurangnya 30%
(tiga puluh pensen) pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) hunuf
a, ayat (4), dan ayat (5) dialokasikan untuk biaya pendidikan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
(3) Tata cara
penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (APBDPNAD),
perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur
dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
BABV
LAMBANG TERMASUK ALAM
DI PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM
Pasal 8
(1) Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam dapat menentukan lambang Daerah, yang di dalamnya
temasuk alam atau panji kemegahan, yang mencerminkan keistimewaan dan kekhususan
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(2) Lambang
Daerah, yang di dalamnya termasuk alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan
merupakan simbol kedaulatan dan tidak diperlakukan sebagai bendera kedaulatan di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(3) Ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
BAB VI
LEMBAGA LEGISLATIF
PRO VINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 9
(1) Kekuasaan
legislatif di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(2) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mernpunyai fungsi
legislasi, penganggaran, dan pengawasan kebijakan Daerah.
(3) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai wewenang
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan undang-undang
ini.
(4) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam mempunyai hak angket
dan hak mengajukan pemyataan pendapat.
(5) Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai
kewajiban untuk mempertahankan dan memelihara
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mewujudkan demokrasi dan
kesejahteraan masyarakat.
(6) Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai hak
mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, serta hak
imunitas.
(7) Jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling banyak
125 % (seratus dua puluh lima persen) dan yang ditetapkan
undang-undang.
(8) Pelaksanaan
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Qanun Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.
BAB VII
WALl NANGGROE DAN TUHA NANGGROE
SEBAGAI PENYELENGGARA ADAT, BUDAYA, DAN
PEMERSATU MASYARAKAT
Pasal 10
(1) Wali
Nanggroe dan Tuba Nanggroe adalah lembaga
yang merupakan simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya,
dan pemersatu rnasyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(2) Wali Nanggroe
dan Tuba Nanggroe bukan merupakan lembaga politik dan Pemerintahan dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(3) Hal-hal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebib lanjut dengan Qanun
Provinsi Nanggroe AcehDarussalam.
BAB VIII
BADAN EKSEKUTIF
PRO VINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Pasal 11
(1)
Lembaga Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh
Gubernur yang dibantu oleh seorang Wakil Gubernur dan perangkat
Daerah.
(2)
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceb Darussalam bertanggung jawab dalam
penetapan kebijakan ketertiban, ketenteraman, dan keamanan di luar yang terkait
dengan tugas teknis kepolisian.
(3)
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam karena jabatannya adalah juga
wakil Pemerintah.
(4) Dalam
menjalankan tugas dan kewenangan sebagai Kepala Daerah, Gubernur bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(5) Dalam
kedudukan sebagai wakil Pemerintah, Gubernur berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden.
Pasal 12
(1)
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dipilih
secara langsung setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis,
bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.
(2)
Seseorang yang dapat ditetapkan menjadi calon Gubernur dan calon Wakil
Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam adalah warga negara Republik Indonesia
dengan syarat-syarat:
a.
menjalankan syariat agamanya;
b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
c.
berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau yang
sederajat;
d.
berumur paling sedikit 35 (tiga puluh Jima) tahun;
e.
sehat jasmani dan rohani;
f.
tidak pernah dihukum penjara karena melakiukan tindak
pidana;
g.
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah rnempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
h.
tidak pernah menjadi warga negara asing.
Pasal 13
(1) Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilaksanakan oleh
Komisi Independen Pemilihan dan diawasi oleh Komisi Pengawas Pemilihan, yang
masing-masing dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam.
(2) Anggota Komisi
Independen Pemilihan terdiri atas anggota Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia dan anggota masyarakat.
(3) Anggota Komisi
Pengawas Pemilihan terdiri atas unsur anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
unsur pengawas pemilu nasional, dan anggota masyarakat yang
independen.
Pasal 14
(1) Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dilaksanakan
melalui tahap-tahap: pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil
pemilihan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur.
(2) Tahap
pencalonan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
melalui:
a.
pendaftaran dan seleksi
administratif pasangan bakal calon oleh Komisi Independen
Pemilihan;
b.
Pemaparan Visi dan Misi pasangan bakal calon di depan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
c.
Penetapan pasangan bakal
calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
d.
Konsultasi pasangan bakal
calon oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada
Pemerintah;
e.
Penetapan pasangan bakal calon oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
f.
Pendaftaran pemilih oleh
komisi Independen Pemilihan bersama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
(3)
Tahap pelaksanaan
pemilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
a.
pemilihan pasangan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat
pemilih serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
b.
penghitungan suara secara
transparan dan terintegrasi yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam;
c.
penyerahan hasil
penghitungan suara oleh Komisi Independen Pemilihan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah; dan
d.
pengesahan hasil
penghitungan suara yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
(4) Tahap
pengesahan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih
meliputi:
a.
penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam kepada Presiden melalui Menteri Dalam
Negeri;
b.
pengesahan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih oleh Presiden;
dan
c.
pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan pengangkatan
sumpahnya yang dilakukan di hadapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam.
(5) Pengawasan proses
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, dilakukan oleh
Komisi Pengawas Pemilihan.
(6) Hal-hal lain
mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
yang belum diatur dalam undang-undang ini
dapat diatur lebih lanjut dalam Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Pasal 15
(1) Pemilihan
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain dilakukan sesuai
dengan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14.
(2) Pelaksanaan
ketentuan Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 disesuaikan dengan kepentingan
pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali
a.
penyerahan hasil pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota atau nama lain kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Gubernur;
b.
pengesahan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain
terpilih oleh Menteri Dalam Negeri; dan
c.
pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota atau nama lain oleh Gubernur
atas nama Menteri Dalam Negeri dan pengangkatan sumpahnya dilakukan di hadapan
Ketua Mahkamah Syar’iyah dalam Sidang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota atau nama
lain.
(3) Penyesuaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
Pasal 16
(1) Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan paling cepat 5 (lima) tahun
sejak undang-undang ini diundangkan.
(2) Dalam hal
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dimungkinkan pelaksanaannya,
atas rekomendasi Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pengawas Pemilihan,
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Nanggroe AcehDarussalam.
BAB IX
PEMILIH DAN HAK PEMILIH
Pasal 17
Pemilih adalah warga Negara Republik Indonesia yang
berdomisili di wilayah Provinsi Nanggroe Aceb Darussalam yang berumur 17 (tujuh
belas) tahun ke atas atau yang sudah pernah nikah dan hak pilihnya tidak sedang
dicabut oleh pengadilan.
Pasal 18
Pemilih di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, rnempunyai hak:
a.
memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. mengawasi proses
pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
c. rnengajukan
penarikan kembali (recall) anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d. mengajukan
pemberhentian sebelum habis masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;
e. mengajukan usulan
kebijakan pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
f. mengajukan usulan penyempurnaan dan perubahan Qanun
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; dan
g. mengawasi
penggunaan anggaran.