ALAM ingatan saya, SIRA adalah sebuah organisasi yang diawali oleh pertemuan mahasiswa Aceh pada awal tahun 1999. Saat itu, Gedung Sosial di Jalan Tgk. Chik Di Tiro gemuruh dengan semangat mahasiswa yang ingin mengakhiri konflik di Aceh dengan pola referendum. Saya sempat ‘diculik’ oleh beberapa mahasiswa untuk memberikan pandangan bagaimana sebaiknya mahasiswa bergerak untuk mengakhiri konflik di Aceh. Dalam pembicraan itu, tidak ada diskusi untuk berkiprah secara langsung dalam politik, apalagi melibatkan diri dalam pemerintahan. Yang muncul hanyalah bagaimana memberdayakan rakyat supaya mereka sadar akan nasibnya melalui perjuangan politik dan demokrasi.

Semangat yang dijunjung saat itu adalah bagaimana mengakhiri konflik Aceh. Wacana referendum kemudian bergema di Banda Aceh dimana 2 juta rakyat Aceh berkumpul, namun tidak ada setetes pun darah yang mengalir. Rakyat datang ke Banda Aceh untuk mendengar bagaimana suara mahasiswa Aceh. Dari sini, mengindikasikan bahwa SIRA memang bisa menjadi lokomotif suara rakyat Aceh. Dan, rakyat Aceh telah berkorban demi SIRA saat itu. Namun, saat pertemuan kedua digelar, begitu banyak darah yang berceceran di sepanjang jalan menuju Banda Aceh.

Jaringan dan jalinan mantan mahasiswa yang terlibat pada tahun 1999, seperti tidak lagi mengedepankan nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh mahasiswa. Ini seperti sudah membelok dari mandat utama SIRA saat ini. Fenomena terpilihnya Muhammad Nazar adalah fakta sejarah pertama kepemimpinan di Aceh, dimana seorang aktivis IAIN bisa menjadi seorang pemimpin di Aceh. Terpilihnya Nazar sebagai Wakil Gubernur, juga menyiratkan bahwa rakyat masih menitip amanah dipundak SIRA. Namun melihat gejala yang dimainkan oleh SIRA saat ini, seperti ada beberapa hal yang sudah dilupakan yaitu misalnya, apakah SIRA masih menjadi lokomotif suara rakyat atau sekedar kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan sesaat.

Disinilah peran kaderisasi dan kematangan dalam berpolitik semakin dituntut menunjukkan taringnya. Dimana SIRA ternyata bisa berubah sesuai dengan bandul politik di Aceh saat ini. Bagaimanapun posisi Nazar sebagai wakil gubernur menjadi aset penting bagi SIRA untuk memunculkan tokoh-tokoh lain dari SIRA yang layak tampil dihadapan rakyat Aceh. Dengan kata lain, SIRA kali ini bukanlah SIRA yang lahir pada tahun 1999. Mereka sudah berevolusi melalui mendekatnya diri mereka dengan poros kekuasaan. Di Aceh, sumbu kekuasaan selalu terselip bau penyimpangan atau kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan memberikan rapor merah kepada SIRA jika mereka ingin berubah menjadi partai politik. Pertanyaannya adalah apakah perubahan SIRA ini sudah sesuai dengan amanah dan gelora semangat mahasiswa pada tahun 1999?

Ini agaknya yang perlu dijawab oleh SIRA, seiring dengan keinginan mereka, menjadi kelompok elit di Aceh saat ini. Dalam tradisi berpolitik di manapun di dunia ini, setiap tokoh yang naik pada satu jabatan, maka otomatis, seluruh ‘pasukan’ di belakangnya akan naik juga baik naik jabatan atau naik penghasilan. Dalam hal ini, perlu dipikirkan oleh SIRA, ke arah mana agenda politik ingin dimainkan di Aceh. Di Indonesia tradisi aji mumpung atau azas manfaat sudah begitu banyak menghiasi sejarah korupsi di Indonesia. Tidak sedikit daripada tokoh dari satu organisasi harus membelokkan uang rakyat demi kepentingan organisasi yang membesar dirinya menjadi ‘orang penting.’

Sebab, dalam konteks sejarah politik Aceh, hanya SIRA-lah yang berhasil menjadi organisasi penting di Aceh, yaitu mulai dari diskusi kecil-kecil di seluruh nusantaran hingga mengkristal dalam bentuk kekuasaan pada tahun 2006. Harus diakui, Kongres Mahasiswa Aceh Serantau (KOMPAS) yang dimotori oleh KMPAN diisi oleh mahasiswa dari seluruh penjuru tanah air dan luar negeri, dimana mereka ‘berjuang’ atas nama demokrasi untuk mengakhiri konflik di Aceh. Jadi, penting dilihat bagaimana konteks sejarah kelahiran SIRA dengan aktivitas anggota SIRA saat ini di Aceh. Apakah perubahan SIRA menjadi partai politik mengingkari semangat mahasiswa yang bermusyawarah pada tahun 1999, atau jangan-jangan SIRA yang menjadi Partai SIRA adalah neo-SIRA yang sama sekali tidak bersentuhan dengan SIRA pada tahun 1999.

Tentu saja, kita tidak akan meminta tanggungjawab Muhammad Nazar, sebagai pemimpin SIRA selama 8 tahun terakhir. Dalam hal ini, proses penonjolan tokoh menjadi elit, adalah hal yang cukup wajar di Indonesia. Dimana dalam setiap organisasi sosial politik, tokoh adalah paling berperan dalam mengait suara rakyat. Kita misalkan, jika kita bicara PKB, maka rakyat akan ingat Gus Dur. Demikian pula, jika diskusi tentang PAN, rakyat selalu terngiang dengan Amien Rais. Tetapi rakyat tidak pernah hapal betul bagaimana program partai tersebut. Dalam hal ini, agaknya SIRA lebih menuju pada situasi tersebut, ketimbang menjadi lokomotif suara rakyat. Jadi, yang perlu dipikirkan oleh eksponen SIRA adalah lebih berjuang pada kepentingan rakyat, bukan menaikkan tokoh menjadi elit.

Kalau boleh saya andaikan, saat SIRA lahir pada tahun 1999, Muhammad Nazar atau kawan-kawannya sekarang masih berusia sekitar 20 tahunan. Mereka masih menyimpan idealisme dalam pemikiran mereka sebagai mahasiswa. Disamping itu, mereka juga masih selalu bersemangat untuk merubah Aceh dengan waktu yang sangat cepat. Dan, catatan 2 juta rakyat Aceh berkumpul di depan masjid raya Baiturrahman, adalah bukti konkrit prestasi SIRA sebagai bagian dari perjuangan mahasiswa. Dalam hal ini, apakah SIRA sebagai partai politik, bisa melakukan hal yang sama dengan cara berbeda, untuk meyakinkan rakyat bahwa partai SIRA penting bagi rakyat sekarang.

Jadi evolusi SIRA menjadi Partai SIRA banyak meninggalkan pesan dan kesan bagi perjuangan mahasiswa di Aceh. Kesan yang dimaksud adalah apakah perubahan ini akan menciptakan sikap dan sifat eksklusifitas (ketertutupan) SIRA didepan rakyat dan mahasiswa atau perubahan ini menciptakan sikap dan sifat inklusifitas (keterbukaan). Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan yang mendesak untuk dipecahkan oleh eksponen atau mantan-eksponen SIRA untuk menarik lagi gerbong SIRA sesuai dengan mandat pertemuan KOMPAS-1 pada tahun 1999. Dalam hal ini, bukan ingin mengatakan bahwa SIRA harus kembali mempromosikan referendum, tetapi lebih banyak menjadi ‘pelindung’ rakyat di depan rezim. Tetapi, jika SIRA kemudian menjadi rezim atau bagian dari rezim, maka pertanyaannya adalah apakah ini yang ingin dilakukan oleh SIRA.

Dalam tradisi politik di Aceh, kepercayaan diri satu organisasi dalam berkiprah sebagai organisasi politik, lebih banyak dipicu oleh misi dan visi serta ‘amunisi’ yang dikumpulkan oleh masing-masing anggota partai politik. Pertanyaannya yang mungkin diajukan adalah apakah perubahan SIRA menjadi kelompok elit ini juga akan ‘mempergemuk’ SIRA dalam mengumpulkan ‘amunisi’ untuk tampil dalam pemilu pada tahun 2009. Maksudnya adalah perlu dilihat dan dicermati bagaimana kelompok Partai ini mengumpulkan dana untuk perjuangan mereka. Dalam bahasa yang sederhana, jika kemunculan Partai SIRA ini karena banyak eksponen mereka menjadi elit di Aceh, yang juga berpengaruh pada ‘amunisi’ mereka, maka perubahan ini akan banyak memberikan kesengsaraan bagi rakyat Aceh sendiri. Sebab, jika dipakai asas aji mumpung dan azas manfaat, maka Partai SIRA ini tidak lebih bangkitnya kepercayaan diri para eksponen SIRA untuk lebih gagah dalam berpolitik. Disini, asumsi yang harus dibangun, sejauh mana SIRA menjadi partai yang bersih dan tidak memakan uang atau fasilitas rakyat Aceh.