Dua artikel terdahulu oleh Khairul Rijal “Ekonomi Aceh 2008: Antara Investasi dan Inflasi” (Aceh Institute, 09/01/08) dan Syurkani Ishak Kasim “Menatap Ekonomi Aceh: Antara Harapan Investasi dan Inflasi Tinggi” (Aceh Institute, 11/01/08) telah membahas permasalahan inflasi tinggi yang terjadi di Aceh saat ini dan kaitannya dengan niat pemerintah mengundang investor asing ke Aceh dan tantangan ekonomi Aceh di tahun 2008 secara umum.

Artikel ini dengan keprihatinan yang sama menguraikan bahwa inflasi sebenarnya telah lama menjadi bahasan menarik di Aceh, tetapi malangnya pemerintah Aceh belum mempunyai program kerja yang jelas untuk mengatasi masalah tersebut. Inflasi yang sekarang mencapai 11 persen sebenarnya bukan fenomena baru di Aceh, khususnya setelah Aceh di landa tsunami pada 26 desember 2004. Praktis setelah itu kita tidak pernah merasakan harga barang turun atau stabil di Aceh. Harga barang dan jasa sedikit demi sedikit naik. Mulanya, kita menyangka bahwa inflasi tersebut hanya bersifat sementara dengan jangka waktu paling lama satu tahun, karena memang alami di negara manapun didunia; keadaan ekonomi setelah bencana adalah tidak stabil. Apalagi perekonomian Aceh yang tertutup dari perdagangan internasional (small-closed economy).

Inflasi memang tidak dapat dielakkan. Banda Aceh saja pada tahun 2005, inflasinya mencapai 41.5 persen. Barang-barang agak langka karena gudang, toko, atau pabrik ada yang rusak, pasokan barang dari luar tidak lancar karena masalah transportasi, di sisi lain produsen tidak langsung memulai usahanya karena harus mengganti alat-alat produksinya yang rusak, dan juga masalah lainnya. Umumnya penyebab inflasi setelah bencana adalah karena ada gangguan dari sisi penyaluran barang dan jasa (supply shock).

Aceh belum pernah punya pengalaman mengatasi masalah inflasi. Bencana yang terjadi terlalu besar dengan masalah yang ditinggalkan terlalu banyak. Aceh bagaikan harus memulai dari nol untuk segala struktur kehidupannya, tidak hanya ekonomi, tetapi juga budaya, sosial, politik, birokrasi, infrastruktur, perumahan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua aspek kehidupan masyarakat harus dibenahi. Persoalan ekonomi, seperti pengangguran, inflasi, produktifitas yang rendah, adalah sebagian masalah dari masalah lain yang perlu dihadapi. Karena itu, dengan segala keterbatasan yang ada adalah dipahami kalau pemerintah Aceh dalam tahun pertama kurang konsen terhadap isu pemulihan ekonomi. Apalagi persoalan politik kemudian muncul setelah MoU ditandatangani dimana diantara efek perdamaian Aceh adalah pergantian kekuasaan. Praktis, perhatian terhadap masalah ekonomi sedikit diabaikan, dan inflasi belum dapat diatasi dengan sempurna.

Namun demikian, masalah yang dihadapi Aceh sedikit ringan dengan kehadiran bantuan asing yang melimpah ruah. Agenda utamanya adalah membantu Aceh pasca tsunami. Bantuan yang ditawarkan meliputi segala sendi kehidupan Aceh, mulai dari membangun kembali infrastruktur yang rusak sampai bantuan psikologi menaikkan semangat orang Aceh. Kerja-kerja rekonstruksi dan rehabilitasi perlu melibatkan banyak pihak. Aceh menjadi lahan subur para pencari kerja dari berbagai belahan dunia. Nikmat ini turut dirasakan sebagian penduduk Aceh. Masalah penggangguran sedikit teratasi dengan adanya bantuan asing. Produktifitas masyarakat kembali normal. Petani, nelayan, pedagang, pengusaha kembali menjalankan aktifitas nya seperti biasa dengan modal dan alat baru. Bahkan sebagian mereka bisa meningkatkan hasil yang diperoleh dengan bantuan dan penyuluhan NGO.

Namun, disisi lain, harga barang tidak kunjung stabil, inflasi masih begitu tinggi di Aceh. Padahal, lapangan pekerjaan sudah terbuka lebar, pendapatan masyarakat meningkat, produktifitas Aceh kembali normal. Kehadiran NGO lokal dan asing dengan segudang uang dipercayai sebagai awal masalah inflasi. Rakyat kemudian menciptakan adagium “harga NGO”. Dan memang benar, teori ekonomi yang diusung kaum monetarist menyebut inflation is just a monterary phenomena. Jumlah uang beredar yang terlalu banyak tetapi tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa di Aceh menimbulkan masalah inflasi. Nilai mata uang akan jatuh akibat jumlah uang beredar terlalu banyak (over supply).

Di sisi lain, kemampuan sebagian masyarakat bergaji besar membeli barang dengan harga apapun turut mendorong naiknya harga barang. Pedagang yang rakus akan cenderung meningkatkan harga dalam kondisi ekonomi seperti ini untuk mengauk keuntungan sebanyak mungkin. Toh, dengan harga semahal ini pun, orang sanggup membeli.

Masalah lain yang ditimbulkan adalah jurang pendapatan (income gap) semakin ketara di Aceh, antara kota dan gampong, antara Banda Aceh dan kabupaten lainnya. Mereka yang mempunyai kemampuan bahasa Inggris dan berpendidikan tinggi direkrut bekerja di NGO dan menikmati gaji tinggi, namun mayoritas rakyat awam yang tidak punya kemahiran dan tingkat pengetahuan rendah terpaksa bekerja di sektor lain dengan bayaran yang rendah bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali. Gaji yang diterima tidak sanggup membeli barang sebagaimana si pekerja NGO. Namun mekanisme pasar hanya berpihak kepada mereka yang punya uang. Hanya mereka yang mampu membayar yang berhak menikmati barang dan jasa. Ironisnya walaupun ada income gap di Aceh, inflation gap tidak terjadi. Harga barang dan jasa di daerah hampir-hampir sama dengan Banda Aceh. Walaupun Banda Aceh pusat penyebab inflasi, efeknya turut dirasakan oleh belahan Aceh lainnya. Sekarang rakyat banyak menanggung beban inflasi sementara pendapatan yang mereka terima sangat rendah.

Penyelesaian inflasi?
Inflasi adalah suatu perkara normal dalam perjalanan ekonomi (business cycles). Tidak ada negara yang bebas dari masalah inflasi karena memang siklus ekonomi kadang naik dan kadang turun dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, faktor ekonomis dan non ekonomis, seperti politik dan lain sebagainya. Inflasi juga bukanlah suatu masalah ekonomi yang tidak bisa diselesaikan. Tinggal saja ia menuntut kepada si pengambil kebijakan cermat melihat penyebabnya dan cermat mengambil kebijakan strategis mengatasinya.

Inflasi yang disebabkan oleh supply shock misalnya bisa diatasi dengan menambah pasokan barang sampai memenuhi permintaan konsumen. Ini bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Pemerintah bisa melakukan operasi pasar, menggelar jualan sembako murah, memberikan izin impor barang-barang tertentu yang dinilai langka di Aceh, memberikan bantuan uang operasional memulai usaha, benih dan bibit unggul kepada petani untuk meningkatkan hasil produktifitas beras, sayur, buah-buahan dan lain-lain guna memenuhi kebutuhan domestik, menetapkan harga maksimum dan menindak pedagang rakus yang menganggu proses aliran barang.

Inflasi yang disebabkan money supply shock hanya bisa diatasi oleh pemerintah. Cuma pemerintah yang punya otoritas mengontrol money supply dan efek yang ditimbulkannya. Ini bisa dilakukan seperti dengan menetapkan gaji minimum dan maksimum dengan jurang perbedaan yang tidak banyak. Katakanlah ada yang tidak setuju menetapkan gaji maksimum bagi mereka yang bekerja di NGO, maka gaji minimum harus ditetapkan bagi mereka yang bekerja di sektor lain. Atau pemerintah daerah meningkatkan tunjangan gaji PNS atau memberikan gaji bonus dari pada menghamburkan uang yang melimpah ruah ke sektor yang tidak jelas. Karena PNS dan mereka yang berpendapatan tetap adalah juga golongan yang paling terasa dampak inflasi.

Atau bisa juga dengan mengalirkan uang yang kebanyakannya beredar di Banda Aceh kedaerah Aceh lainnya dengan membangun proyek infrastruktur dan mempekerjakan penduduk lokal. Sehingga uang akan beredar di sana dan digunakan untuk memutar usaha di daerah tersebut. Atau mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Aceh menyalurkan 80 persen dana tabungan masyarakat yang menggunung kepada pedagang, petani, nelayan, pengusaha Aceh menjalankan perekonomian. Karena, inflasi mungkin juga disebabkan oleh naiknya permintaan agregate yang ditandai dengan meningkatnya konsumsi masyarakat (demand-pull inflation). Kalau ini penyebabnya, maka ia adalah signal bahwa ekonomi sedang melakukan ekspansi. Produsen (petani, nelayan, pengusaha) biasanya akan meningkatkan produksi mereka guna memenuhi peningkatan sektor permintaan tersebut untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Perbankan berperanan menyalurkan dananya kepada produsen untuk membantu proses produksi yang dijalankan.

Gerakan membayar zakat juga bisa menjadi alternatif mengurangi income gap dan ketimpangan distribusi ekonomi di Aceh. Uang zakat tersebut bisa kita bagi-bagikan kepada penduduk Aceh lainnya yang miskin dan dha’if ekonominya. Tapi, sekarang berapa banyak orang bergaji besar yang sadar membayar zakat?

Inflasi Tahun 2008?
Runtutan inflasi yang terjadi setelah tsunami malangnya tidak pernah diambil pelajaran oleh si pengambil kebijakan. Padahal inflasi adalah bencana ekonomi yang dampaknya sama besar dengan tsunami. Apalagi kalau inflasi tersebut bersifat jangka panjang. Ia bisa mengarah kepada stagflasi, penurunan ekonomi sekaligus inflasi.

Sampai saat ini inflasi terus terjadi di Aceh. Setelah mencapai 9,45 persen di tahun 2006, inflasi sekarang mencapai puncaknya 11 persen. Inflasi yang sudah menembusi dua digit dipercayai oleh sebagian ekonom sulit untuk dipulihkan. Apalagi dengan kondisi ekonomi dunia yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini. Inflasi Aceh bukan lagi sebuah fenomena lokal dan lebih mudah diatasi seperti yang terjadi setelah tsunami. Penyebabnya sekarang bukan hanya karena faktor internal tetapi juga eksternal.

Inflasi yang terjadi saat ini adalah juga dampak dari inflasi yang sekarang melanda dunia. Tahun 2007 ditutup dengan harga minyak dunia mencapai 100 dolar AS per barel. Harga yang paling tinggi yang pernah terjadi. Ramai ekonom dunia meramal di tahun 2008 ekonomi dunia akan mengalami kontraksi karena masalah inflasi. Ini karena perekonomian dunia sangat bergantung kepada minyak. Kalau harga minyak naik, maka tidak bisa tidak, harga barang lainnya akan naik. Biaya produksi yang tinggi menyebabkan produsen menaikkan harga barang atau mengurangi kapasitas produksi. Ditambah lagi, Indonesia sudah menjadi net importer minyak selama beberapa tahun. Produksi minyak dalam negeri tidak lagi mencukupi permintaan minyak dalam negeri. Sebagiannya harus di impor yang mengakibatkan harga minyak akan naik. Ini tentu merumitkan lagi proses pemulihan inflasi.

Namun demikian bukan berarti pemerintah boleh lepas tangan. Yang penting dilakukan sekarang adalah menemukan jalan keluar masalah inflasi. Untuk itu, tim ekonomi gubernur perlu segera melakukan identifikasi penyebab inflasi baik karena faktor internal atau eksternal, yang bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian berdasarkan identifikasi tersebut kita mencoba menemukan jawabannya. Inflasi yang disebabkan oleh faktor internal berbeda penyelesaiannya dengan yang eksternal. Inflasi yang bersifat jangka pendek berbeda dengan jangka panjang. Penyelesaian masalah inflasi tidak akan rumit setelah kita temukan masalahnya. Pemerintah Aceh, di awal tahun 2008, perlu konsentrasi menyelesaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor lokal-internal Aceh dan bersifat jangka pendek. Targetnya adalah inflasi Aceh mencapai 6 persen atau tidak jauh berbeda dengan inflasi nasional. Setelah adanya perubahan, langkah-langkah strategis dan bersifat jangka panjang mesti disusun pula untuk merancang perubahan ekonomi Aceh kedepan yang berpihak kepada masyarakat kecil.

Harapan kita tentunya pemerintah tidak melihat inflasi yang sekarang terjadi sebagai sesuatu yang bersifat sementara, karena kita mengalami inflasi lebih dari tiga tahun. Inflasi sudah harus ditekan di tahun 2008. Sehingga rakyat Aceh benar-benar bisa pulih dan bangkit dari derita tsunami yang telah mencapai tiga tahun. Wallahu a’lam. [hf/helb/ai]

Hak Cipta Terlindungi © Copyrights by The Aceh Institute - 2007 | DILARANG mengutip, mengacu, mendownload, menggunakan, dan menyebarluaskan isi website ini dengan tidak menyebutkan nama penulis asli dan "Aceh Institute" sebagai sumbernya dengan link www.acehinstitute.org

:: Kembali ke Artikel |