“NGOs are not things but processes and instead of asking what an NGO is, the more appropriate question then becomes how ‘NGO-ing’ is done.”

Dorothea Hilhorst (NGO bukan benda tapi proses dan daripada menanyakan apa itu NGO, lebih tepat pertanyaannya adalah bagaimana ber-NGO dilakukan)

Bahwa NGOs/CSOs/CBOs[3] lokal, juga INGOs, donor dan masyarakat dunia sudah berkontribusi dalam pembangunan kembali Aceh adalah kenyataan. Pemerintah Indonesia dan masyarakat Aceh jelas terbantukan dengan global solidarity yang terbangun seketika ketika media global mengkomunikasikan bencana Tsunami 26 Desember 2006. Lalu, adakah kritik yang konstruktif/solutif, karena sudah terlalu banyak kritik yang counter productive bagi LSM/NGOs/OMS di Aceh? Tulisan ini bisa dianggap sebagai kritik terhadap diri/komunitas sendiri sebagai bagian dari OMS (organisasi masyarakat sipil).

Judul di atas, dipinjam dari Dorothea Hilhorst, yang dipresentasikan dalam workshop Ethnography of Aid and Development, di Kroasia setahun silam. Keunikan Hilhorst ketika mendefinisikan apakah NGO, dia merujuk pada pengalaman empirik bahwa, suatu NGO bisa menjadi pemberi jasa, benteng ideology (an ideological bastion), sumber penghidupan (livelihood) dan lapangan kerja, ruang bagi perjuangan perempuan dan kaum marginal, garda pemersatu dalam keragaman kultur, agama dan ideologi, birokrat baru, sebuah keluarga, sebuah lembaga. Bagi yang ‘anti’ NGO, bisa dipasang sederet predikat yang lebih vulgar, seperti “penjual kemiskinan”, “pedagang bencana”, hegemoni baru, dst.

Argumentasi menarik dari Hilhorst adalah bahwa “kehidupan keseharian” suatu NGO, memberikan proxy bagi kita untuk memahami existensi dan dinamika sebuah NGO. Penelitian terhadap NGOs tidak dapat dibatasi pada kecirian organisasi formal, struktur, laporan, statement visi-misi, kertas dan perencanaan strategi semata, melainkan harus ditarik pada praktek hidup sehari-hari baik secara internal maupun eksternal. Dia menyebut realitas keseharian kerja-kerja NGO sebagai “inner working”, yang di dalamnya seluruh klaim atas nilai, visi, komitment atas perubahan sosial terefleksi.

Seni ber-NGO (the art of NGO-ing) kerap diwarnai pujian, tetapi tidak sedikit kritik dan sinisme. Kritik dan refleksi bahwa NGOs hidup karena keniscayaan krisis, dan karenanya perlunya penciptaan keberlanjutan krisis secara sengaja bukanlah sesuatu yang dekonstruktif sebaliknya konstruktif. Setidaknya menurut hemat penulis, karena kesadaran ini memberikan kesempatan bagi NGOs tidak secara brutal memanipulasi krisis, sebaliknya mengelola krisis-krisis menjadi kesempatan bagi perubahan sosial positif relatif.  

Sama halnya dengan kontroversi kata “swadaya” di dalam “Lembaga Swadaya Masyarakat” (LSM). Seberapa swadayanya LSM? Adakah indikator ke-swadaya-an LSM dalam urusan keseharian? Ataukah, dengan bahasa yang relatif ‘kasar’, apakah LSM hidup dari remah-remah ‘kue’ pembangungan?  Bagaimana dengan LSM dunia ke tiga, yang kerap hidup dari ‘sumbangan’ donor luar? Apakah mereka “swadaya” ketika secara ”berkelanjutan” bergantung pada dana luar negeri?

Sinisme lainnya adalah “dewa kemanusiaan”, “dewa pembangunan”. Alih-alih menjadi dewa penyelamat, sesungguhnya kemiskinan dan kenestapaanlah yang meneguhkan eksistensi dan keberlanjutan mereka.

Relevansi kritik dan sinisme di atas bisa memberikan amunisi yang memperkaya pengalaman ber-NGO agar NGO mampu menjadi sadar-kritis, konstruktif, serta kontributif nyata bagi pembangunan dan perubahan sosial ke arah positif;

Agenda pembangunan kembali Aceh khususnya, daerah-daerah bencana dan konflik di negara dunia ke tiga umumnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh external (donor, INGOs, UNs dsb.). Kapasitas pembiayaan rekonstruksi, rehabilitasi, re-development adalah salah satu faktor serius bagi para aktor lokal terkesan menjadi powerless dalam agenda setting dan skenario re-development dan re-konstruksi.

Di titik ini, asing (modal, donor, INGOs, UNs) tidak bisa dipandang secara simplistik dan reduktif sebagai ‘the devil’ dan pembawa ‘evil’. Lepas dari adanya potensi negatif untuk kontra pembangunan, mereka juga berpotensi sebagai ‘dewa pembangunan’. Kemitraan sejajar dan saling mengerti menjadi solusi agar kita tidak terjebak dalam “asing” dan “bukan asing”, “mereka dan kita”. Perlu ditilik mengapa lokal NGOs menjadi “kita” sedangkan donor menjadi “mereka”.

Relasi donor-mitra/NGO jarang menjadi objek amatan yang serius. Steven Sampson, seorang peneliti antropologi bantuan, mengatakan bahwa ‘donor kerap diliputi oleh aura mistrius’.[4] Bagi lokal NGOs yang mencari dana dan inspirasi, donor mungkin terlihat “luar biasa”, karena menjadi sumber kebaikan, uang, sesuatu yang menarik dan penuh kuasa. Secara naif donor dianggap “can do no wrong”. Sebaliknya, sebagian NGOs, sesuai dengan pengalaman mereka, donor dianggap sebagai sesuatu yang “menyeramkan”, penyebab dari segala masalah dan kegagalan; kerap dituduh bermuka dua, tidak jujur, dan korup. 

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menjawab debat seputar donor-mitra.[5] Sebaliknya, dimaksudkan untuk membuka ruang diskusi seputar relasi donor-mitra dalam konteks pembangunan di Aceh. Baik mitra lokal dan asing maupun negara sama-sama bekerja menjamin dan memenuhi hak-hak korban Tsunami dan konflik. Perubahan nyata di level komunitas terkena dampak konflik dan tsunamilah adalah akibat dari efektifitas intervensi LSM/NGOs baik lokal maupun internasional.

Kesan dan persepsi adanya “sub-ordinasi” NGOs Aceh di hadapan donor dan INGOs, tidak bisa secara gegabah dianggap sebagai sebuah kebersalahan besar. “Sub-ordinasi” ini muncul karena klaim seputar kapasitas lokal, yang oleh dirinya sendiri mengakui ‘tidak memiliki kapasitas’ yang didukung oleh keseharian pengalaman relasi NGOs-Donor yang menunjukan bahwa penguatan kapasitas lokal (karena minimnya kapasitas) merupakan agenda utama.

Ketika BRR ‘sibuk dan pusing’ berpikir keras bagaimana menghabiskan dana dengan baik dalam proses rekonsntruksi dan rehabilitasi, dengan dana yang 66%nya adalah dana luar negeri, di belahan dunia lainnya, UN juga dipusingkan dengan bagaimana mencari dana bagi rekonstruksi dan rehabilitasi untuk 19,000 korban banjir di Tanzania, 60,000an pengungsi internal di Timor Leste, jutaan orang yang kelaparan di Afrika Barat, rehabilitasi dan rekonstruksi rumah untuk 200,000 rumah di Jogja akibat gempa. Bila argumentasi yang lain seperti skenario terburuk dampak perubahan iklim dunia terhadap meningkatnya bencana dunia adalah benar maka donor fatique adalah sebuah keniscayaan.

Tantangan jangka panjang pembangunan kembali Aceh tentunya akan terbentur pada ketersediaan anggaran. CSOs Aceh mengalami semacam “anomali” di mana, banyak NGOs/CBOs lokal yang menganut sistim pendanaan “multi funding” dengan “by accidents”, dan bukan “by design”; realitas yang lain, yang menggambarkan perbedaan akses atas funding support luar negeri serta kesenjangan antara sesama NGOs; dengan angka pertumbuhan NGOs yang tinggi paska bencana maupun MoU Helsinki merupakan soal tersendiri, karena perbedaan waktu start dan strategi dalam marketing organisasi. Akibatnya, banyak NGOs tersebut hidup tanpa funding support walaupun diperkirakan ada potensi-potensi baru yang menjadi tantangan tersendiri bagi NGOs yang sudah established. Atas kenyataan inilah, dibutuhkan sebuah local think tank  yang bisa menjembatani kesenjangan antara OMS lokal dengan memainkan peran dan agenda pengembangan kapasitas lokal secara lebih sistimatis dan strategis.

Urgensitas lahirnya sebuah OMS yang berfungsi sebagai local thinks tank sedang dinanti. Kehadiran lembaga-lembaga yang diklaim sebagai local thinks tank disambut baik karena diharapkan mampu mengisi gap dan sisi yang tidak diisi oleh agenda penguatan kapasitas dari lembaga-lembaga nasional, internasional dan donor.

Atribut local think tanks bukan hanya mengundang banyak tanya dan rasa ingin tahu, tetapi juga pembuktian atas banyak hal termasuk konsistensi kerja dan gerak yang tidak terjadi “by accidents” atau “by orders”, tetapi seperti argumentasi Hilhorst, mampu menjadi contoh hidup dalam kehidupan keseharian sebagai sebuah OMS yang ideal dalam berbagai aras baik kualitas program, teknis pengetahuan, maupun kapasitas sumberdaya orang dan kelembagaan. (Lihat Annex 1: Hasil assessment Hivos untuk CSO capacity building di Aceh). The Art of NGO-ING yang ideal, dinantikan dilihat dalam diri Impact.

Issue-isue pembangunan berkelanjutan, keterkaitan bencana dan pembangunan seperti tercantum di dalam Hyogo Framework for Actions, keterkaitan perubahan iklim dunia, lingkungan dan pembangunan, konflik dan pembangunan, dan batasan privatisasi resiko, merupakan sedikit contoh issue yang tidak terdengar di tingkatan CSOs local di Aceh. Lembaga think-tank harusnya progressive dan adaptive terhadap issue global dengan membangun telekoneksi lokal di Aceh.

Konsekuensinya, alokasi sumberdaya manusia dalam lembaga seperti ini tidak bisa lakukan secara “tradisional” dalam pengertian bahwa visinya tidak bisa dibatasi oleh ekspektasi kerdil anggotanya semata, tetapi visi demi perubahan status quo, dan “kemarahan-kemarahan” produktif demi kejayaan Aceh.

Menutup tulisan ini, saya mengutip guyonan seorang teman yang mengatakan bahwa “bila kamu mau cari data konflik Aceh, jangan pergi ke lokal NGOs tapi klik saja www.conflictanddevelopment.org yang dikelolah Bank Dunia”. “Lebih lengkap datanya”, demikian ia bertutur. Guyonan ini adalah sindiran produktif, yang memaksa sebuah lembaga local think tanks betul-betul mampu mentransformasi dirinya sebagai sumber inspirasi, informasi, rujukan dan kebajikan dalam banyak hal yang “open defined”.