Back to Home | :: Kembali ke laman Dialog

»

Resume Diskusi 29 Maret 2007 |
Menelisik Misi 'bule' di Aceh Paska Tsunami
Oleh: Oleh: Dr. Eka Srimulyani | FDT Sejarah dan Perubahan Sosial Aceh Institute
 

Kehadiran NGO asing hanya memberi keuntungan material/finansial semata, sementara aspek pemberdayaan masyarakat yang menjadi tujuan utama terabaikan sama sekali.

 
 

 


Latar Belakang

OMBAK pantai berskala besar (tsunami) yang menghantam pantai Aceh dua tahun lalu, tepatnya pada 26 Desember 2004, telah menghancurkan banyak hal. Bukan hanya korban manusia --baik yang meninggal dunia, hilang atau cacat--  juga hancurnya daerah tempat tinggal, perumahan, lahan usaha, pertokoan, dan fasilitas umum. Banda Aceh yang menjadi ibukuta provinsi Aceh lumpuh, perkantoran tutup, kegiatan dinas berhenti, pelayanan masyarakat juga ditunda. Kondisi yang sama juga terjadi di Meulaboh Aceh Barat, Aceh Jaya dan sebagian Pidie, Bireuen dan Aceh Utara. Selain itu, tsunami juga menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi ke barak-barak, tenda dan daerah aman lainnya. Mereka hidup ala kadar, makan hanya untuk dapat bertahan hidup.

Kondisi di atas menarik simpati dan empati masyarakat luar Aceh dan internasional untuk membantu meringankan beban masyarakat Aceh yang menjadi korban tsunami. Kalau semula gelombang tsunami, belakangan gelombang bantuan dari masyarakat nasional dan internasional terus datang dari segala penjuru. Mereka datang membawa apapun yang dapat meringankan beban dan penderitaan yang dialami korban tsunami. Tsunami menjadi penyebab terjadinya internalization of Aceh to be a cosmopolitan area. Bukan hanya bantuan kemanusiaan berupa makanan dan medis, bantuan skala nasional dan internasional juga disetting untuk pembangunan Aceh jangka panjang, rekonstruksi dan rehabilitasi menyeluruh kehidupan masyarakat dan peradaban Aceh yang luluh-lantak.

Tentu saja kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan; apa yang menjadi motivasi mereka datang ke Aceh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit? Di tengah program bantuan yang masih berlangsung sampai sekarang, pertanyaan ini layak kita ajukan mengingat program bantuan asing masih terus berjalan di Aceh. Pembangunan kembali Aceh, baik soft berupa pembinaan, pelatihan keterampilan, kesadaran dan lainnya, maupun hard berupa pembangunan kantor, fasilitas umum, pengadaan alat transportasi dan lainnya, masih berlangsung di Aceh, bahkan mulai meluas bukan hanya pada korban tsunami namun juga pada masyarakat Aceh umumnya.

 

Apa yang membuat Aceh istimewa?
Menurut saya, ada beberapa hal yang menyebabkan Aceh begitu istimewa sehingga mengundang begitu banyak orang datang memberikan bantuan. Pertama, civil war; conflict. Pertentangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI merupakan salah satu hal yang menarik perhatian bangsa asing. Mereka ingin melihat secara lebih dekat apa yag sebenarnya terjadi di Aceh. Mereka juga ingin mendapatkan informasi lebih banyak mengenai korban dan ekses yang teradi akibat konflik tersebut. Ini semua mendorong mereka untuk datang ke Aceh dengan menggunakan bantuan tsunami sebagai pintu masuknya.

Alasan kedua, adanya regional autonomy di Aceh. Pemerintah RI memberikan keistimewaan kepada Aceh untuk mengelola sendiri daerahnya yang sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ada hak-hak khusus Aceh yang tidak diperoleh daerah lain di Indonesia. Ketiga, penerapan syariat Islam. Meskipun ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari status otonomi yang diberikan kepada Aceh, namun penerapan syariat Islam di Aceh mengandung daya tarik sendiri. Di tengah persepsi miring terhadap syariat Islam di berbagai negara lainya terutama Eropa, tiba-tiba di Aceh diresmikan pemberlakuan syariat Islam. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, mengapa Indonesia yang notabene-nya adalah negara sekuler-agamis dapat memberikan kesempatan kepada Aceh untuk menerapkan pemberlakukan syariat Islam kepada rakyatnya.

Alasan keempat adalah upaya-upaya peace agremeent dalam rangka resolusi konflik di Aceh. Banyak pihak ingin terlibat dalam upaya penyelesaian konflik yang telah lama berlangsung di Aceh. Tsunami menjadi momen yang baik untuk mendapatkan kesempatan masuk ke Aceh dikarenakan sebelumnya daerah Aceh punya aturan larangan masuk bagi bangsa asing karena dikhawatirkan mempengaruhi langkah-langkah yang sedang di lakukan untuk penyelesaian konflik di Aceh. Terakhir  kelima bahwa tsunami itu sendiri merupakan sebuah peristiwa dahsyat yang terjadi di abad modern, yang menewaskan ratusan ribu nyawa manusia dan menghancurkan ribuan rumah. Ini tentunya menjadi alasan tersendiri secara kemanusiaan untuk datang dan membantu masyarakat yang menjadi korban.

 

Apa yang mereka lakukan?
Pada dasarnya, kedatangan bangsa asing ke Aceh tidak lain adalah untuk membantu masyarakat korban tsunami itu sendiri dalam mengatasi berbagai penderitaan yang didera korban. Bantuan kemanusiaan diprioritaskan untuk mereka yang kehilangan tempat tinggal dan lahan usaha. Namun demikian dalam prakteknya, bantuan kemanusiaan diberikan pula kepada berbagai institusi di Aceh dikarenakan mereka memiliki akses langsung dengan korban. Secara tidak langsung, perbaikan terhadap berbagai institusi yang ada akan berpengaruh pada perbaikan kehidupan masyarakat korban tsunami pula.

Peran lain yang dilakukan para pendatang di Aceh paska tsunami adalah melakukan survey/report dalam hal perkembangan terakhir di Aceh, mendapatkan data update dan faktual mengenai penanganan Aceh. Peran ini kebanyakan diambil oleh journalist dari berbagai media internasional. Mereka melaporkan kepada dunia tentang peristiwa yang berlangsung di Aceh paska tsunami, mulai dari bantuan kemanusiaan sampai pada perkembangan baru (uptodate). Selain sebagai berita yang memang penting untuk diketahui sebagai news, berita juga dapat menjadi laporan pada masyarakat internasional yang telah menyumbangkan dana bantuan pribadi mereka untuk rakyat Aceh.

 

Sebagai bangsa yang memiliki tradisi keilmuan yang kuat, maka kepentingan yang besar dari bangsa asing di Aceh juga melakukan research. Melakukan basic research dalam berbagai hal, baik yang menyangkut dengan tsunami maupun, konflik, budaya, penerapan syariat Islam, pendidikan dan lain sebagainya. Aceh merupakan lahan yang bagus untuk penelitian, selain memiliki karakter budaya sendiri, Aceh juga kontroversial dari berbagai aspek yang menarik bagi seorang peneliti. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau tsunami merupakan pintu masuk yang tepat untuk melakukan penelitian di Aceh.

 

Latar belakang
Namun demikian, ada beberapa kenyataan yang tidak dapat dipungkiri mengenai kepentingan bangsa asing. Pertama, pendapatan. Tidak semua mereka yang datang ke Aceh berperan sebagai volunteer yang bekerja tanpa gaji atau suka rela. Hadirnya puluhan lembaga internasional di Aceh menarik pula minat masyarakat internasional untuk “mengadu nasib” dengan bekerja di lembaga tersebut. Kebutuhan tenaga profesional di lembaga-lembaga bertaraf internasional tidak selalu dapat dipenuhi oleh tenaga lokal dan nasional, oleh sebab itu mereka mendatangkan tenaga dari luar. Ini merupakan kesempatan yang baik bagi tenaga kerja internasional dalam mencari uang dan pengalaman.

Kedua,
tsunami di Aceh juga dapat menjadi pengalaman internasional baik bagi individu yang terlibat maupun bagi lembaga yang bekerja di Aceh. Dengan bekerja di Aceh, mereka akan mendapatkan pengalaman baru yang dapat menjadi daya tawar untuk pekerjaan berikutnya. Setiap lembaga yang bekerja di Aceh paska tsunami akan mendapatkan pengalaman baru dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga internasional. Bagi lembaga lokal, kondisi ini dijadikan sebagai kesempatan “berguru” pada lembaga internasional dalam hal profesionalisme kerja dan program.

Ketiga,
eksplorasi budaya dan transisi masyarakat asing. Berkumpulnya ratusan lembaga dan ribuan tenaga kerja dari luar yang semuanya bekerja utnuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, menjadikan Aceh sebagai wilayah terbuka dengan percampuran budaya yang beragam. Masing-masing pihak akan belajar realitas budaya lain untuk pengayaan pengalaman dan pengetahuan. Para pendatang juga mengunakan kesempatan ini sebagai wadah untuk belajar budaya yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka hadapi.

 

Kondisi terakhir
Melihat kenyataan yang ada saat ini, meskipun sudah agak surut, namun gelombang bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh masih terus berlangsung. Berbeda dengan masa tanggap darurat yang menekankan bantuan pada hal-hal yang bersifat emergency, sekarang bantuan sudah diprioritaskan untuk pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan lembaga yang “bertahan” di Aceh hanyalah NGO-NGO berskala besar dengan bantuan yang besar pula. Mereka melakukan program pembangunan jangka panjang dengan pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan dalam waktu jangka panjang pula.

Keberadaan NGO besar di Aceh yang ada saat ini memberikan ruang kerja yang besar bagi tenaga kerja baik nasional maupun tenaga asal Aceh sendiri. Tenaga kerja lokal dipakai selain disebabkan profesionalisme mereka, juga dapat menjadi sebagai interpreter dalam menghubungan dua bahasa dan budaya yang berbeda antara orang asing dengan masyarakat lokal. Bekerja di lembaga asing, saat ini, adalah sebuah kebanggaan. Berbeda dengan sebelum tsunami, pegawai negeri adalah pekerjaan bergengsi, namun saat ini gensi itu dimiliki oleh pekerja NGO.

Kemunculan tenaga kerja lokal dan “keberanian” membayar mahal atas segala sesutu yang mereka butuhkan (seperti sewa rumah dan kenderaan) menyebabkan tumbuhnya komunitas new middle class. Komunitas ini adalah komunitas yang hidup dengan budaya baru dan life style berbeda dengan apa yang berkembang di Aceh sebelum tsunami. Gaya anak mudanya elegan, remaja yang funky, ABG yang gaul, merupakan bagian dari gaya komunitas ini. Gaya ini didukung dengan kehadiran berbagai resto junk food di kota Banda Aceh. Ini jelas perkembangan budaya baru paska tsunami.

Kenyataan lain juga terlihat dalam pemberdayaan dan pengayaan sumber daya manusia yang dilakukan NGO asing. Tiga hal yang menjadi issu pokok pemberdayaan adalah human right, pluralism dan gender. Tiga hel tersebut bukan hanya menjadi issu yang dibawa ke Aceh, namun juga sedang mengalami perkembangan pesat di dunia internasional. Di mana-mana di seluruh dunia issu ini menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan akademik maupun praktisi. Namun tujuannya adalah untuk menerapkan ideologi-ideologi modern yang berkembang di dunia internasional agar berkembang pula di Aceh. Sebab, dalam pandangan mereka, dengan mengusung issu pluralisme Aceh diharapkan terwujud komunitas yang sempurna dalam berbagai bidang.

 

Masalah
Keberadaan NGO asing dan maraknya pembangunan yang ada di Aceh saat ini juga menimbulkan banyak masalah. Diantaranya adalah terjadinya “human disaster capitalism”, dimana korban bencana acap menjadi 'barang' dagangan yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu agar mendapatkan keuntungan. Mereka menggunakan issu penderitaan dan data jumlah korban untuk mendapatkan material yang digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok. Masalah yang juga timbul adalah terjadinya distorsi ekonomi. Mengalirnya dana dalam jumlah banyak ke Aceh menjadikan Aceh tumbuh sebagai tempat berputarnya uang baru seperti umumnya kota besar. Hal ini berpengaruh pada kehidupan perekonomian masyarakat terutama pengusaha kecil dan pedagang dengan modal kecil pula.

Masalah yang sangat kentara juga terlihat pada kesenjangan pendapatan. Pekerja NGO asing memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja lokal dan nasional, kendati memiliki kapasitas dan kualitas kerja yang sama. Kesenjangan pendapatan juga terjadi antara pekerja NGO dengan pekerja pemerintahan. Namun yang yang paling kentara adalah pendapatan yang diperoleh pekerja NGO (level apa saja) dengan korban tsunami dan masyarakat Aceh lainnya. Kesenjangan ini kemudian melahirkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat sehingga muncul anggapan adanya upaya international culture penetration. Akibatnya beberapa gerakan penolakan (local resistance) terhadap perkembangan ini munculnya issu krisis identitas dan isu pemurtadan. Issu ini kemudian menjadi lebih hangat lagi tatkala ditemukan beberapa bukti yang menunjukkan adanya upaya-upaya tertentu yang dilakukan pihak luar untuk mempengauruhi dan mengubah kultur masyarakat Aceh.

 

Hal-hal yang ‘terlupakan’
Ada beberapa hal yang “terlupakan” dari perkembangan baru di Aceh paska tsunami. Pertama, dunia pendidikan tinggi dan dinamika intelektual. Pendidikan tinggi di Aceh tidak maksimal mengelaborasi kondisi Aceh saat ini sebagai wahana belajar dan pengembangan ilmu pengenatahuan. Basic research di Aceh umumnya dilakukan pihak luar yang datang ke Aceh untuk mendapatkan data dan merisetnya hingga menjadi ilmu yang mapan. Dunia pendidikan juga tidak memanfaaatkan kesempatan ini sebagai ajang pemberdayaan pendidikan untuk pembangunan masyarakat Aceh jangka panjang.

Kedua
, masih kurangnya upaya untuk meratifikasi program dan konsep pembangunan yang bersinergi kearifan lokal. Selama ini pembangunan di Aceh (baik fisik maupun non fisik) masih pada penekanan konsep pembangunan yang dibawa dari luar dan diupayakan (kalau tidak mau dipaksakan) untuk diterima masyarakat Aceh. Padahal masyarakat Aceh mmiliki budaya sendiri dan pandangan-pandangan kearifan yang dalam banyak hal berbeda dengan budaya asing. Kondisi ini selain menyulitkan, bisa jadi program yang dilakukan bisa tidak maksimal atau bahkan gagal total. Masyarakat akan cenderung menolak apa saja yang berbeda dengan apa yang mereka anut sebelumnya. Keikutsertaan mereka dalam program hanya untuk mendapatkan keuntungan material/finansial semata. Sementara aspek pemberdayaan yang menjadi sasaran utamanya terabaikan sama sekali.

 

Penutup
Konklusi dari pembicaraan ini adalah bahwa paska tsunami telah terjadi proses internasionalisasi Aceh lewat program humanitarian aid. Kepedulian internasional kepada masyarakat Aceh yang menderita akibat tsunami telah menjadikan Aceh sebagai tempat bertemunya budaya yang berbeda dari berbagai dunia internasional. Berbagai budaya baru yang sebelumnya tidak dikenal di Aceh kini sudah menjadi 'santapan' sehari-hari. Proses ini didukung pula dengan adanya perjanjian damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Perjanjian ini memungkinkan masyarakat internasional masuk ke Aceh dan melakukan aktifitasnya dengan nyaman. Padahal sebelumnya pemerintah RI menutup rapat pintu Aceh dari masyarakat internasional selama Ri menangani Aceh.


Namun demikian masih banyak masalah yang perlu penanganan serius dengan pendekatan yang lebih baik pula. Pembangunan yang dilakukan oleh orang asing hanya beberapa tahun, sementara kehidupan di Aceh akan terus berlanjut. Dengan demikian diperlukan berbagai upaya proteksi dini terhadap kemungkinan terjadinya perubahan drastis setelah orang asing keluar dari Aceh. Masalah lain adalah distorsi budaya yang dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal, kesenjangan sosial yang memungkinkan timbulnya masalah baru di Aceh. (ESM)


Kembali ke laman Dialog