Latar Belakang
OMBAK pantai berskala besar (tsunami) yang menghantam pantai Aceh dua
tahun lalu, tepatnya pada 26 Desember 2004, telah menghancurkan banyak hal.
Bukan hanya korban manusia --baik yang meninggal dunia, hilang atau cacat--
juga hancurnya daerah tempat tinggal, perumahan, lahan usaha, pertokoan, dan
fasilitas umum. Banda Aceh yang menjadi ibukuta provinsi Aceh lumpuh,
perkantoran tutup, kegiatan dinas berhenti, pelayanan masyarakat juga
ditunda. Kondisi yang sama juga terjadi di Meulaboh Aceh Barat, Aceh Jaya
dan sebagian Pidie, Bireuen dan Aceh Utara. Selain itu, tsunami juga
menyebabkan ratusan ribu orang terpaksa mengungsi ke barak-barak, tenda dan
daerah aman lainnya. Mereka hidup ala kadar, makan hanya untuk dapat
bertahan hidup.
Kondisi di atas menarik simpati dan empati masyarakat luar Aceh dan
internasional untuk membantu meringankan beban masyarakat Aceh yang menjadi
korban tsunami. Kalau semula gelombang tsunami, belakangan gelombang bantuan
dari masyarakat nasional dan internasional terus datang dari segala penjuru.
Mereka datang membawa apapun yang dapat meringankan beban dan penderitaan
yang dialami korban tsunami. Tsunami menjadi penyebab terjadinya
internalization of Aceh to be a cosmopolitan area. Bukan hanya bantuan
kemanusiaan berupa makanan dan medis, bantuan skala nasional dan
internasional juga disetting untuk pembangunan Aceh jangka panjang,
rekonstruksi dan rehabilitasi menyeluruh kehidupan masyarakat dan peradaban
Aceh yang luluh-lantak.
Tentu saja kondisi ini menimbulkan sebuah pertanyaan; apa yang menjadi
motivasi mereka datang ke Aceh dan menghabiskan dana yang tidak sedikit? Di
tengah program bantuan yang masih berlangsung sampai sekarang, pertanyaan
ini layak kita ajukan mengingat program bantuan asing masih terus berjalan
di Aceh. Pembangunan kembali Aceh, baik soft berupa pembinaan,
pelatihan keterampilan, kesadaran dan lainnya, maupun hard berupa
pembangunan kantor, fasilitas umum, pengadaan alat transportasi dan lainnya,
masih berlangsung di Aceh, bahkan mulai meluas bukan hanya pada korban
tsunami namun juga pada masyarakat Aceh umumnya.
Apa yang membuat
Aceh istimewa?
Menurut saya, ada beberapa hal yang menyebabkan Aceh begitu istimewa
sehingga mengundang begitu banyak orang datang memberikan bantuan.
Pertama, civil war; conflict. Pertentangan antara Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dengan pemerintah RI merupakan salah satu hal yang menarik perhatian
bangsa asing. Mereka ingin melihat secara lebih dekat apa yag sebenarnya
terjadi di Aceh. Mereka juga ingin mendapatkan informasi lebih banyak
mengenai korban dan ekses yang teradi akibat konflik tersebut. Ini semua
mendorong mereka untuk datang ke Aceh dengan menggunakan bantuan tsunami
sebagai pintu masuknya.
Alasan kedua, adanya regional autonomy di Aceh. Pemerintah RI
memberikan keistimewaan kepada Aceh untuk mengelola sendiri daerahnya yang
sedikit berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ada hak-hak khusus Aceh
yang tidak diperoleh daerah lain di Indonesia. Ketiga, penerapan
syariat Islam. Meskipun ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
status otonomi yang diberikan kepada Aceh, namun penerapan syariat Islam di
Aceh mengandung daya tarik sendiri. Di tengah persepsi miring terhadap
syariat Islam di berbagai negara lainya terutama Eropa, tiba-tiba di Aceh
diresmikan pemberlakuan syariat Islam. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan
besar, mengapa Indonesia yang notabene-nya adalah negara sekuler-agamis
dapat memberikan kesempatan kepada Aceh untuk menerapkan pemberlakukan
syariat Islam kepada rakyatnya.
Alasan keempat adalah upaya-upaya peace agremeent dalam rangka
resolusi konflik di Aceh. Banyak pihak ingin terlibat dalam upaya
penyelesaian konflik yang telah lama berlangsung di Aceh. Tsunami menjadi
momen yang baik untuk mendapatkan kesempatan masuk ke Aceh dikarenakan
sebelumnya daerah Aceh punya aturan larangan masuk bagi bangsa asing karena
dikhawatirkan mempengaruhi langkah-langkah yang sedang di lakukan untuk
penyelesaian konflik di Aceh. Terakhir kelima bahwa tsunami itu
sendiri merupakan sebuah peristiwa dahsyat yang terjadi di abad modern, yang
menewaskan ratusan ribu nyawa manusia dan menghancurkan ribuan rumah. Ini
tentunya menjadi alasan tersendiri secara kemanusiaan untuk datang dan
membantu masyarakat yang menjadi korban.
Apa yang mereka
lakukan?
Pada dasarnya, kedatangan bangsa asing ke Aceh tidak lain adalah untuk
membantu masyarakat korban tsunami itu sendiri dalam mengatasi berbagai
penderitaan yang didera korban. Bantuan kemanusiaan diprioritaskan untuk
mereka yang kehilangan tempat tinggal dan lahan usaha. Namun demikian dalam
prakteknya, bantuan kemanusiaan diberikan pula kepada berbagai institusi di
Aceh dikarenakan mereka memiliki akses langsung dengan korban. Secara tidak
langsung, perbaikan terhadap berbagai institusi yang ada akan berpengaruh
pada perbaikan kehidupan masyarakat korban tsunami pula.
Peran lain yang dilakukan para pendatang di Aceh paska tsunami adalah
melakukan survey/report dalam hal perkembangan terakhir di Aceh,
mendapatkan data update dan faktual mengenai penanganan Aceh. Peran
ini kebanyakan diambil oleh journalist dari berbagai media
internasional. Mereka melaporkan kepada dunia tentang peristiwa yang
berlangsung di Aceh paska tsunami, mulai dari bantuan kemanusiaan sampai
pada perkembangan baru (uptodate). Selain sebagai berita yang memang
penting untuk diketahui sebagai news, berita juga dapat menjadi
laporan pada masyarakat internasional yang telah menyumbangkan dana bantuan
pribadi mereka untuk rakyat Aceh.
Sebagai bangsa yang
memiliki tradisi keilmuan yang kuat, maka kepentingan yang besar dari bangsa
asing di Aceh juga melakukan research. Melakukan basic research
dalam berbagai hal, baik yang menyangkut dengan tsunami maupun, konflik,
budaya, penerapan syariat Islam, pendidikan dan lain sebagainya. Aceh
merupakan lahan yang bagus untuk penelitian, selain memiliki karakter budaya
sendiri, Aceh juga kontroversial dari berbagai aspek yang menarik bagi
seorang peneliti. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau tsunami merupakan
pintu masuk yang tepat untuk melakukan penelitian di Aceh.
Latar belakang
Namun demikian, ada beberapa kenyataan yang tidak dapat dipungkiri mengenai
kepentingan bangsa asing. Pertama, pendapatan. Tidak semua mereka
yang datang ke Aceh berperan sebagai volunteer yang bekerja tanpa
gaji atau suka rela. Hadirnya puluhan lembaga internasional di Aceh menarik
pula minat masyarakat internasional untuk “mengadu nasib” dengan bekerja di
lembaga tersebut. Kebutuhan tenaga profesional di lembaga-lembaga bertaraf
internasional tidak selalu dapat dipenuhi oleh tenaga lokal dan nasional,
oleh sebab itu mereka mendatangkan tenaga dari luar. Ini merupakan
kesempatan yang baik bagi tenaga kerja internasional dalam mencari uang dan
pengalaman.
Kedua, tsunami di Aceh juga dapat menjadi pengalaman internasional baik
bagi individu yang terlibat maupun bagi lembaga yang bekerja di Aceh. Dengan
bekerja di Aceh, mereka akan mendapatkan pengalaman baru yang dapat menjadi
daya tawar untuk pekerjaan berikutnya. Setiap lembaga yang bekerja di Aceh
paska tsunami akan mendapatkan pengalaman baru dalam hubungannya dengan
lembaga-lembaga internasional. Bagi lembaga lokal, kondisi ini dijadikan
sebagai kesempatan “berguru” pada lembaga internasional dalam hal
profesionalisme kerja dan program.
Ketiga, eksplorasi budaya dan transisi masyarakat asing. Berkumpulnya
ratusan lembaga dan ribuan tenaga kerja dari luar yang semuanya bekerja
utnuk program rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, menjadikan Aceh sebagai
wilayah terbuka dengan percampuran budaya yang beragam. Masing-masing pihak
akan belajar realitas budaya lain untuk pengayaan pengalaman dan
pengetahuan. Para pendatang juga mengunakan kesempatan ini sebagai wadah
untuk belajar budaya yang berbeda dengan apa yang selama ini mereka hadapi.
Kondisi terakhir
Melihat kenyataan yang ada saat ini, meskipun sudah agak surut, namun
gelombang bantuan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh masih terus
berlangsung. Berbeda dengan masa tanggap darurat yang menekankan bantuan
pada hal-hal yang bersifat emergency, sekarang bantuan sudah
diprioritaskan untuk pembangunan jangka panjang. Kondisi ini menyebabkan
lembaga yang “bertahan” di Aceh hanyalah NGO-NGO berskala besar dengan
bantuan yang besar pula. Mereka melakukan program pembangunan jangka panjang
dengan pembangunan fasilitas umum yang dapat digunakan dalam waktu jangka
panjang pula.
Keberadaan NGO besar di Aceh yang ada saat ini memberikan ruang kerja yang
besar bagi tenaga kerja baik nasional maupun tenaga asal Aceh sendiri.
Tenaga kerja lokal dipakai selain disebabkan profesionalisme mereka, juga
dapat menjadi sebagai interpreter dalam menghubungan dua bahasa dan budaya
yang berbeda antara orang asing dengan masyarakat lokal. Bekerja di lembaga
asing, saat ini, adalah sebuah kebanggaan. Berbeda dengan sebelum tsunami,
pegawai negeri adalah pekerjaan bergengsi, namun saat ini gensi itu dimiliki
oleh pekerja NGO.
Kemunculan tenaga kerja lokal dan “keberanian” membayar mahal atas segala
sesutu yang mereka butuhkan (seperti sewa rumah dan kenderaan) menyebabkan
tumbuhnya komunitas new middle class. Komunitas ini adalah komunitas
yang hidup dengan budaya baru dan life style berbeda dengan apa yang
berkembang di Aceh sebelum tsunami. Gaya anak mudanya elegan, remaja yang
funky, ABG yang gaul, merupakan bagian dari gaya komunitas ini. Gaya ini
didukung dengan kehadiran berbagai resto junk food di kota Banda
Aceh. Ini jelas perkembangan budaya baru paska tsunami.
Kenyataan lain juga terlihat dalam pemberdayaan dan pengayaan sumber daya
manusia yang dilakukan NGO asing. Tiga hal yang menjadi issu pokok
pemberdayaan adalah human right, pluralism dan gender. Tiga
hel tersebut bukan hanya menjadi issu yang dibawa ke Aceh, namun juga sedang
mengalami perkembangan pesat di dunia internasional. Di mana-mana di seluruh
dunia issu ini menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan akademik
maupun praktisi. Namun tujuannya adalah untuk menerapkan ideologi-ideologi
modern yang berkembang di dunia internasional agar berkembang pula di Aceh.
Sebab, dalam pandangan mereka, dengan mengusung issu pluralisme Aceh
diharapkan terwujud komunitas yang sempurna dalam berbagai bidang.
Masalah
Keberadaan NGO asing dan maraknya pembangunan yang ada di Aceh saat ini juga
menimbulkan banyak masalah. Diantaranya adalah terjadinya “human disaster
capitalism”, dimana korban bencana acap menjadi 'barang' dagangan yang
digunakan untuk kepentingan pihak tertentu agar mendapatkan
keuntungan. Mereka menggunakan issu penderitaan dan data jumlah korban untuk
mendapatkan material yang digunakan untuk kepentingan individu atau
kelompok. Masalah yang juga timbul adalah terjadinya distorsi ekonomi.
Mengalirnya dana dalam jumlah banyak ke Aceh menjadikan Aceh tumbuh sebagai
tempat berputarnya uang baru seperti umumnya kota besar. Hal ini berpengaruh
pada kehidupan perekonomian masyarakat terutama pengusaha kecil dan pedagang
dengan modal kecil pula.
Masalah yang sangat kentara juga terlihat pada kesenjangan pendapatan.
Pekerja NGO asing memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan
dengan pekerja lokal dan nasional, kendati memiliki kapasitas dan kualitas
kerja yang sama. Kesenjangan pendapatan juga terjadi antara pekerja NGO
dengan pekerja pemerintahan. Namun yang yang paling kentara adalah
pendapatan yang diperoleh pekerja NGO (level apa saja) dengan korban tsunami
dan masyarakat Aceh lainnya. Kesenjangan ini kemudian melahirkan kecemburuan
sosial di kalangan masyarakat sehingga muncul anggapan adanya upaya
international culture penetration. Akibatnya beberapa gerakan penolakan
(local resistance) terhadap perkembangan ini munculnya issu krisis
identitas dan isu pemurtadan. Issu ini kemudian menjadi lebih hangat lagi
tatkala ditemukan beberapa bukti yang menunjukkan adanya upaya-upaya
tertentu yang dilakukan pihak luar untuk mempengauruhi dan mengubah kultur
masyarakat Aceh.
Hal-hal yang ‘terlupakan’
Ada beberapa hal yang “terlupakan” dari perkembangan baru di Aceh paska
tsunami. Pertama, dunia pendidikan tinggi dan dinamika intelektual.
Pendidikan tinggi di Aceh tidak maksimal mengelaborasi kondisi Aceh saat ini
sebagai wahana belajar dan pengembangan ilmu pengenatahuan. Basic
research di Aceh umumnya dilakukan pihak luar yang datang ke Aceh untuk
mendapatkan data dan merisetnya hingga menjadi ilmu yang mapan. Dunia
pendidikan juga tidak memanfaaatkan kesempatan ini sebagai ajang
pemberdayaan pendidikan untuk pembangunan masyarakat Aceh jangka panjang.
Kedua, masih kurangnya upaya untuk meratifikasi program dan konsep
pembangunan yang bersinergi kearifan lokal. Selama ini pembangunan di Aceh
(baik fisik maupun non fisik) masih pada penekanan konsep pembangunan yang
dibawa dari luar dan diupayakan (kalau tidak mau dipaksakan) untuk diterima
masyarakat Aceh. Padahal masyarakat Aceh mmiliki budaya sendiri dan
pandangan-pandangan kearifan yang dalam banyak hal berbeda dengan budaya
asing. Kondisi ini selain menyulitkan, bisa jadi program yang dilakukan bisa
tidak maksimal atau bahkan gagal total. Masyarakat akan cenderung menolak
apa saja yang berbeda dengan apa yang mereka anut sebelumnya. Keikutsertaan
mereka dalam program hanya untuk mendapatkan keuntungan material/finansial
semata. Sementara aspek pemberdayaan yang menjadi sasaran utamanya
terabaikan sama sekali.
Penutup
Konklusi dari pembicaraan ini adalah bahwa paska tsunami telah terjadi
proses internasionalisasi Aceh lewat program humanitarian aid.
Kepedulian internasional kepada masyarakat Aceh yang menderita akibat
tsunami telah menjadikan Aceh sebagai tempat bertemunya budaya yang berbeda
dari berbagai dunia internasional. Berbagai budaya baru yang sebelumnya
tidak dikenal di Aceh kini sudah menjadi 'santapan' sehari-hari. Proses ini
didukung pula dengan adanya perjanjian damai antara GAM dan pemerintah
Indonesia. Perjanjian ini memungkinkan masyarakat internasional masuk ke
Aceh dan melakukan aktifitasnya dengan nyaman. Padahal sebelumnya pemerintah
RI menutup rapat pintu Aceh dari masyarakat internasional selama Ri
menangani Aceh.
Namun demikian masih banyak masalah yang perlu penanganan serius dengan
pendekatan yang lebih baik pula. Pembangunan yang dilakukan oleh orang asing
hanya beberapa tahun, sementara kehidupan di Aceh akan terus berlanjut.
Dengan demikian diperlukan berbagai upaya proteksi dini terhadap kemungkinan
terjadinya perubahan drastis setelah orang asing keluar dari Aceh. Masalah
lain adalah distorsi budaya yang dapat menyebabkan lunturnya budaya lokal,
kesenjangan sosial yang memungkinkan timbulnya masalah baru di Aceh. (ESM)
Kembali
ke laman Dialog